Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein mengatakan, Indonesia melewati 2020 dengan baik meski di tengah pandemi covid-19. Ini berkat respons krisis yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan bagus, dan kepemimpinan yang kuat dalam menanggulangi pandemi.
"Dengan pulihnya perdagangan secara kontinu, kebangkitan sektor manufaktur, dan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang besar untuk 2021, kami optimis Indonesia akan kembali ke jalur pertumbuhannya tahun depan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 28 April 2021.
Dalam Asian Development Outlook (ADO) 2021, ADB menyebutkan, pengeluaran rumah tangga di Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2021 seiring melajunya program vaksinasi dan makin banyak sektor perekonomian yang kembali beroperasi.
"Investasi diharapkan akan meningkat lagi bersamaan dengan membaiknya prospek ekonomi. Namun, laju pemulihan pembiayaan atau kredit masih akan tertinggal mengingat ketidakpastian sentimen investor," ungkapnya.
Inflasi yang mencapai rata-rata 1,6 persen tahun lalu, diperkirakan akan naik ke 2,4 persen pada 2021, sebelum turun lagi ke 2,8 persen pada 2022. Angka inflasi ini masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (BI) dan sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, kenaikan ekspor komoditas akan membuat defisit transaksi berjalan sebesar 0,8 persen dari PDB pada 2021. Seiring naiknya investasi, kenaikan impor barang modal akan mendorong defisit transaksi berjalan hingga 1,3 persen PDB pada 2022.
Meski begitu, terdapat beberapa risiko yang signifikan terhadap perkiraan ini. Pemulihan global dapat terganggu oleh ancaman mutasi virus korona yang baru, laju vaksinasi yang tidak merata, dan pengetatan keuangan global yang tidak terduga sebelumnya.
"Di dalam negeri, pemulihan ekonomi dapat melambat bila terjadi lonjakan kasus covid-19 selama bulan Ramadan, keterlambatan dalam upaya vaksinasi, dan melemahnya pendapatan pemerintah," lanjut dia.
Agar terjadi pemulihan yang berkelanjutan, ia menambahkan, laporan ini merekomendasikan agar Indonesia memobilisasi sumber daya domestik. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.
"Kekhawatiran mengenai utang yang berlebihan dapat diatasi dengan reformasi fiskal untuk memperluas basis pajak, meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak, serta menutup celah-celah perpajakan. Mendorong pemulihan yang ramah lingkungan akan melindungi lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membuka lapangan kerja," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
