Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Suci Sedya Utami.

Penggunaan Uang Negara untuk Perjalanan Dinas Harus Tertib

Ekonomi anggaran kementerian kementerian lembaga
Eko Nordiansyah • 11 Desember 2019 13:04
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin penggunaan uang negara untuk perjalanan dinas diatur secara tertib. Hal ini menyusul diterbitkannya perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.OS/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2019 ini, sejumlah ketentuan diubah untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip good governance.
 
"Kita tetap coba akomodatif atas kebutuhan berbeda dari kementerian lembaga atau daerah. Untuk itu kita terus perbarui dan perbaiki mulai dari satuan biayanya standarnya, hingga kepantasan," kata dia di Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dirinya berharap ketentuan yang baru ini akan membawa efisiensi kepada penggunaan uang negara untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya pemerintah akan terus melakukan perbaikan agar tidak terjadi penghamburan uang negara yang sia-sia.
 
"Berapa jumlah, supaya tadi terjadi satu rombongan begitu banyak dari sisi efisiensi, efektivitas, dan kepantasan akan terus diperbaiki," jelas dia.
 
Sesuai PMK Nomor 181 Tahun 2019, diatur soal pembatalan perjalan dinas. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan perjalanan dinas jabatan danperjalanan dinas pindah dapat dilakukan pembatalan.
 
"Pembatalan untuk perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan surat tugas," bunyi Pasal 29 Ayat 2 dalam PMK tersebut.
 
Sementara itu, biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan.
 
Dalam PMK ini diatur pula soal pelaksana SPD menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, laporan pelaksanaan perjalanan dinas, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas jabatan, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas pindah, serta pelaksana SPD mengirimkan atau menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.
 
Adapun Peraturan Menteri inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 5 Desember 2019 sebagaiaman ditetapkan oleh Sri Mulyani pada tanggal yang sama di Jakarta.
 
(AHL)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif