Rapat Komisi XI DPR RI dan pemerintah - - Foto: Medcom.id/ Eko Nordiansyah
Rapat Komisi XI DPR RI dan pemerintah - - Foto: Medcom.id/ Eko Nordiansyah

Komisi XI Sepakati Asumsi Makro untuk RAPBN 2020

Ekonomi RAPBN 2020
Eko Nordiansyah • 17 Juni 2019 19:00
Jakarta: Komisi XI DPR RI menyepakati asumsi makro yang diajukan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Kesepakatan tersebut sedikit berbeda dengan perubahan asumsi makro yang sebelumnya diajukan pemerintah.
 
"Kita sepakati untuk pertumbuhan ekonomi antara 5,2 persen - 5,5 persen. Pemerintah bisa setuju?," tanya Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng yang disambut persetujuan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.
 
Target pertumbuhan ekonomi yang disepakati ini lebih rendah dari yang diajukan oleh pemerintah. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan ditargetkan sebesar 5,3 persen - 5,6 persen.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Komisi XI DPR dan pemerintah juga menyepakati target tingkat bunga SPN 3 bulan dengan range atas lebih rendah. Sebelumnya diajukan, bunga SPN ditargetkan 5 persen - 5,6 persen, kini disepakati di kisaran 5 persen - 5,5 persen.
 
Target nilai tukar rupiah juga diturunkan dari Rp14.000 per USD sampai Rp15.000 per USD menjadi antara Rp14.000 per USD hingga Rp14.500 per USD. Optimisme penguatan rupiah tak lepas dari target yang dipasang oleh Bank Indonesia (BI) yaitu, Rp13.900 per USD hingga Rp14.300 per USD di 2020.
 
Sementara itu, hanya target inflasi yang disepakati sama dengan apa yang diajukan oleh pemerintah, yaitu inflasi 2020 sebesar 2 persen - 4 persen.
 
Kesepakatan Komisi XI ini didapat setelah delapan fraksi menyampaikan pendapatnya kecuali fraksi PKB dan fraksi Hanura yang tidak hadir. Rapat dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan berakhir pukul 17.30 WIB.
 
Hadir pula dalam rapat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
 

 

(Des)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif