llustrasi. Foto : MI/RAMDANI.
llustrasi. Foto : MI/RAMDANI.

Penerimaan Negara Ditetapkan Rp2.232 Triliun di APBN 2020

Ekonomi apbn RAPBN 2020
Desi Angriani • 24 September 2019 16:03
Jakarta: Pendapatan Negara ditetapkan sebesar Rp2.233,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Jumlah itu naik Rp11,6 triliun dari sebelumnya Rp2.221,5 triliun.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penerimaan negara tersebut direncanakan bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367,0 triliun, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0, 5 triliun.
 
"Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan menjadi sebesar Rp2.233,2 triliun," kata Ani sapaannya dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperluas basis pajak, mencegah kebocoran pemungutan, hingga mempermudah pelayanan pada wajib pajak. Sementara itu, instrumen perpajakan akan menjadi alat dalam pemberian insentif untuk mendukung laju kegiatan dunia usaha dan meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi nasional.
 
"Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya menggali potensi sumber penerimaan," ungkap dia.
 
Ani menambahkan pemerintah memberikan insentif pengurangan pajak PPh Badan (super deduction) untuk kegiatan vokasi serta penelitian dan pengembangan, serta penurunan/efisiensi biaya logistik demi meningkatkan daya saing.
 
Untuk sektor industri dan iklim investasi di Indonesia, pemerintah memperluas tax holiday (pengurangan PPh) dan investment allowance (fasilitas pajak dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak).
 
"Di samping itu, kebijakan kepabeanan juga semakin diarahkan untuk mendukung kemudahan pelayanan ekspor dan impor, sehingga mendorong kemudahan berbisnis dan menurunkan waktu tunggu bongkar muat (dwelling time)," tegasnya.
 
Adapun reformasi fiskal di sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terus dilakukan pasca penetapan Undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui berbagai upaya penyempurnaan regulasi, pengaturan tarif yang adil dan fleksibel, penguatan pengawasan dan pemeriksaan optimalisasi pengelolaan aset negara dan efisiensi di sektor alam (SDA), serta peningkatan pelayanan dan kualitas layanan publik.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif