"Alhasil 2019-2024 akan berat buat KPPU karena yang menciptakan distorsi itu pemerintah dan pemerintah koalisi gemuk akan lebih berat," kata dia dalam Seminar Outlook Persaingan Usaha di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Desember 2018.
Faisal menjelaskan, pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang didukung koalisi gemuk terdiri dari banyak partai. Menurut dia, partai politik pendukung akan mendapatkan porsi di pemerintahan, baik sebagai menteri atau kepala lembaga.
Bukan hanya itu, para pendukung Jokowi juga akan berebut untuk menampilkan calon yang akan diusung pada pilpres mendatang. Apalagi potensi Ma'ruf untuk kembali maju sangat kecil sehingga menyebabkan ongkos politik yang lebih mahal.
"Yang akan terjadi kalau Jokowi menang efektifitas pemerintahan akan agak lemah ya. Makin banyak ongkos politik mahal karena Ma'ruf tidak akan maju jadi presiden. Para pendukung Jokowi sudah siap dengan capres beda-beda," jelas dia.
Sementara jika pasangan Prabowo-Sandiaga Uno yang memengangan pilpres maka arah pemerintahan lebih sulit diprediksi. Hal ini, kata Faisal, tentu akan berdampak pada persaingan usaha yang semakin sulit.
"Kalau Prabowo menang semua pemain baru dan siap mengeruk yang baru-baru. Di sini ada yang sudah haus, PKS, PAN, Gerindra haus logistik. Nanti diganti semua direksi dan komisaris BUMN, mulai baru lagi, berat membayangkannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
