"KEIN perlu memetakan apa saja kebutuhan infrastruktur itu yang nantinya akan menjadi rumusan catatan kebijakan untuk Presiden," ujar Ketua KEIN Soetrisno Bachir dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Menurutnya, KEIN akan melakukan inventarisir masalah sehingga diketahui mana saja yang harus diselesaikan segera. Untuk saat ini, kata Soetrisno, pembahasan pertama yang dianggap KEIN penting menyangkut sektor infrastruktur di teknologi informasi.
Teknologi informasi saat ini amat menunjang kemajuan suatu negara. Masa sekarang, lanjut Soetrisno, hampir semua negara memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memantau situasi dan perkembangan yang terjadi di dalam maupun luar negeri.
Masyarakat yang cerdas teknologi, selain menjadi tolak ukur tingkat kemajuan negara, diharapkan juga mendorong pendapatan perekonomian nasional. Pasalnya, menurut Soetrisno, melalui kemajuan teknologi dapat digunakan sebagai pembuka akses lapangan kerja.
"Untuk itu segala aspek yang dibutuhkan agar teknologi informasi menguatkan infrastruktur perlu diketahui, termasuk apa yang masih mengganjal, apakah perizinannya, regulasi atau lainnya," katanya.
Pakar Tekonologi Informasi Onno W. Purbo mengungkapkan bahwa diperlukan kebijakan yang berpihak pada pelaku dan perkembangan teknologi informasi saat ini. Onno, yang juga pelaku teknologi informasi, masih merasakan adanya aturan-aturan penghambat guna mengembangkan teknologi informasi.
"Dengan begitu masih sulit nantinya bila ingin mengubah paradigma masyarakat Indonesia dari yang tradisional ke basis teknologi," ujar dia.
Mengenai upaya meningkatkan perekonomian nasional, Onno mengungkapkan, penekanannya kepada mahasiswa yang akan memasuki lingkungan kerja. Bila kebijakan teknologi informasi menyasar mahasiswa, maka setelah mereka sarjana akan mengerti gunanya teknologi informasi dimanfaatkan sebagai lapangan pekerjaan.
"Dengan begitu tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat karena angka pengangguran ditekan," pungkas Onno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
