Ilustrasi kenaikan tarif pajak - - Foto: dok MI
Ilustrasi kenaikan tarif pajak - - Foto: dok MI

Tarif PPN 11% Jangan Gerus Daya Beli Masyarakat

M Ilham Ramadhan • 25 Maret 2022 16:01
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk mengeluarkan formula kebijakan penyeimbang penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal itu dimaksudkan agar daya beli masyarakat, utamanya kelompok prasejahtera tetap terjaga.
 
"Untuk meredam dampak kenaikan tarif PPN, Pemerintah diminta mempersiapkan tambahan jaring pengaman baik melalui PKH, bantuan non-tunai, kartu prakerja, hingga pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara saat dihubungi, Jumat, 24 Maret 2022.
 
Kerja sama antarsektor dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga dinilai penting dilakukan pemerintah untuk menjamin suku bunga pinjaman tetap terjangkau oleh pelaku usaha. Amir menambahkan, meski tarif PPN naik menjadi 11 persen, dia meminta masyarakat tak perlu merasa khawatir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebab, penaikan tarif PPN tersebut tak menyentuh barang kebutuhan pokok masyarakat. "Kami selalu ingatkan Pemerintah untuk menjaga stabilitas kebutuhan pokok, sehingga dalam UU HPP sembako dikecualikan dari objek PPN," imbuhnya.
 
"Jadi masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena sasaran PPN bukan masyarakat miskin dan rentan miskin," tambah Amir.
 
Dia menambahkan, dari keterangan pemerintah, penaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak yang targetnya sebesar 9,3-9,5 persen dari PDB pada 2022. Itu juga dilakukan karena kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi tidak kecil. Karenanya, Amir menilai wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menaikan target penerimaan pajak.

 
Dengan penaikan tarif PPN itu, dia meyakini pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 bisa mencapai kisaran 4,5 persen hingga lima persen. Apalagi pemerintah telah memperlonggar mobilitas pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
 
"Mudik bisa diandalkan untuk bantu percepatan kenaikan konsumsi rumah tangga. Masyarakat yang bekerja di sektor komoditas seperti perkebunan dan pertambangan khususnya di luar Jawa, pendapatannya juga terus meningkat sehingga kenaikan PPN relatif kecil dampaknya," terang Amir.
 
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan implementasi tarif baru PPN tak dapat ditunda lantaran telah diamanatkan dalam Undang Undang. Namun pemerintah diminta mampu meningkatkan dukungan fiskal kepada masyarakat untuk meringankan beban akibat penaikan tarif pajak tersebut.
 
Pasalnya, penaikan tarif pajak sudah pasti menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Karenanya, Hendrawan mendorong agar pengambil kebijakan mampu melahirkan kebijakan yang adil dalam melaksanakan pemungutan pajak.
 
"Harus ada skema komoditas kebutuhan pokok dan bukan pokok, lalu untuk produk-produk tahan lama (durable) dan kebutuhan harian. Konsumsi barang-barang atau jasa-jasa kelas atas menjadi sasaran prioritas (pajak)," ujarnya.
 
Anggota Komisi XI DPR lainnya, Puteri Anetta Komarudin menyampaikan, penaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap atas kesepakatan pemerintah dan DPR. Itu karena kondisi daya beli masyarakat belum seutuhnya pulih dari dampak pandemi covid-19.
 
Untuk itu, dia menekankan fasilitas itu tetap diberikan terhadap barang pokok yang sangat dibutuhkan guna menunjang kebutuhan di bulan Ramadan dan Idulfitri. Alasannya, agar masyarakat tak terbebani dan dapat tetap memenuhi kebutuhannya.
 
Pemerintah juga diimbau untuk memastikan ketersediaan pasokan barang yang dibutuhkan masyarakat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Itu dinilai perlu agar tidak terjadi kelangkaan yang justru bisa berujung pada kenaikan harga dan memukul daya beli masyarakat.
 
"Kami juga mendorong pemerintah untuk mempercepat penyaluran berbagai bantuan sosial, seperti kartu sembako, PKH, BLT desa secara lebih terarah dan tepat sasaran. Tujuannya sebagai bantalan agar tetap memberikan perlindungan dan menjaga konsumsi bagi kelompok yang rentan terdampak," terang Puteri.
 
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan sedari awal telah menolak gagasan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen atau bahkan 12 persen.

 
"Fraksi PKS tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen yang akan diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025, dan mendorong agar tarif PPN setinggi-tingginya tetap 10 persen," tuturnya.
 
(Des)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif