Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, realisasi APBD per provinsi ini lebih tinggi dibandingkan 2020 namun lebih rendah dari tahun lalu. Ia berharap Rapat Koordinasi ini bisa dimaksimalkan untuk mempercepat realisasi belanja APBD.
"Ini perlu jadi perhatian kita, dan perlu dimaksimalkan. Jadi dari bulan ke bulan menjadi tinggi dan akhir tahun bisa meningkat lebih tinggi lagi," kata dia dalam video conference, Senin, 20 Juni 2022.
Apabila dirinci, belanja pemerintah provinsi Jawa Barat merupakan yang realisasinya paling tinggi mencapai 42,78 persen, diikuti oleh Bengkulu 35,48 persen dan Banten 34,08 persen. Sedangkan yang terendah ada di Nusa Tenggara Timur 13,89 persen, Maluku 14,12 persen, dan Sumatra Selatan 14,69 persen.
"Kemudian secara provinsi, realisasi pendapatan 2022 adalah 29,57 persen, lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya 2020 sebesar 22,87 persen, kemudian 2021 sebesar 29,35 persen ini untuk provinsi," ungkapanya.
Ia menambahkan, provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi realisasi adalah Banga Belitung yang mencapai 44,69 persen, diikuti oleh Banten 41,43 persen. Selain itu ada Sumatra Barat 39,71 persen, Sumatera Utara 38,39 persen dan Jawa Barat 38,35 persen yang sudah melampaui rata-rata realisasi nasional.
"Kemudian yang melampaui rata-rata provinsi selain Jawa Barat ada Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kemudian Jawa Timur, Aceh dan Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Lampung, Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Maluku, dan NTB pas di rata-rata," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
