Dalam orasinya Faisal mengatakan salah satu konsekuensi hadirnya demokrasi di suatu negara adalah keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Siapa saja diperbolehkan bicara apa saja sesuka hati. Namun bagi Faisal, hal tersebut harus dilengkapi dengan data agar layak dikatakan sesuai fakta.
"Siapa saja memang boleh bicara apa saja, sejauh hal itu didukung oleh fakta dan data. Apalagi kalau pendapat itu disampaikan kepada publik. Demokrasi tanpa menghargai tatanan sosial, bukanlah true democracy, karena kita akan berada on the dark side of democracy," kata Faisal di Soehana Hall, Energi Building, Jakarta Selatan, Kamis, 11 April 2019.
Faisal menilai mengumbar kebohongan dan perang omong kosong serta fitnah dalam kontestasi politik sudah semakin menjadi-jadi belakangan ini. Jika hal tersebut dianggap wajar lalu pasrah untuk diterima maka Indonesia sedang membiarkan terjadi pengeroposan dalam sendi-sendi bermasyarakat dan bernegara.
"Membiarkan bias kognitif merajalela sama saja dengan meredupkan kewargaan (citizenry) yang lambat laun mengikis peradaban. Manusia beradab adalah manusia yang memelihara free will-nya dalam bingkai tatanan sosial; jika tidak, maka kita sudah menurunkan harkat dan martabat kita sendiri," ujar dia.
Setidaknya, kata Faisal, ada beberapa isu dalam sektor ekonomi yang harus diluruskan karena menjadi serangan dalam momen pesta demokrasi tahun ini. Isu tersebut di antaranya penguasaan asing pada aset Indonesia, utang, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas ekonomi.
Dirinya mengatakan masyarakat bebas memilih siapapun calon yang mereka inginkan. Namun adalah keliru kalau masyarakat boleh percaya begitu saja dengan hal-hal yang disampaikan masing-masing pihak tanpa memeriksa kebenarannya (fact check).
Ia pun menggarisbawahi masyarakat utamanya yang berpendidikan perlu memahami isu-isu yang dilontarkan sebagai perang opini. Dia berpesan agar jangan sampai politik identitas memecah belah bangsa Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
