"Jadi perlindungan sosial di Indonesia sudah diperluas karena pandemi ini dan covid sudah mempengaruhi bukan hanya pekerjaan, tapi penghasilan masyarakat," katanya dalam webinar Bank Dunia di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
Pemerintah mengalokasikan Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial. Alokasi anggaran itu terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, bantuan logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.
"Memperluas perlindungan sosial, yang tadinya mencakup satu juta, kini bantuan pangan untuk 20 juta keluarga dan diperluas lagi untuk sembilan juta keluarga Jabodetabek sebagai epicentrum (covid-19) sehingga sekitar 29 juta keluarga yang ditambahkan bantuan pangan. Program pemerintah diharapkan bisa mencakup 60 persen dari populasi terbawah yang di-cover," ungkap dia.
Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini belum bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi covid-19. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian sejumlah bansos kepada masyarakat demi mencegah terjadinya perlambatan ekonomi yang lebih dalam.
Berbagai program bansos tahun ini pun diakomodir dalam proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Namun begitu, pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
"Program perlindungan sosial akan dievaluasi lagi dan berapa yang akan lanjut dan kelompok sasaran mana saja. Kita akan menganalisis dengan dokumen anggaran dan akan dibahas terus sampai Oktober, akan terus dievaluasi atau perlu disesuaikan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
