"Pokok kebijakan fiskal, untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dibutuhkan sumber dana. Dari dana tersebut ada belanja tepat sasaran dan produktif yang akan diterjemahkan dalam RPJM. Kuncinya negara ini harus punya APBN yang kuat," ujar Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat memberikan pemaparan dalam Forum Musrembangnas RPJM 2015-2019 di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014).
Untuk memperkuat APBN, kata Bambang, pemerintah harus mengikis defisit keuangan. Salah satunya, defisit transaksi berjalan pada sektor ekspor dan jasa. "Hal ini bisa dilakukan dengan membangun kemandirian negara," ucap dia.
Kemandirian tersebut, kata Bambang, terkait dengan usaha pemerintah daerah dan pusat dalam menghidupkan kembali sektor industri dalam negeri yang bisa diekpor. Sebab, tumbuhnya ekspor bisa membantu menstabilkan neraca transaksi berjalan. "Jadi harus ada upaya terakomodasi supaya defisit transaksi berjalan tak terjadi," tuturnya.
Tak hanya defisit transaksi berjalan, sebut Bambang, pemerintah juga sedang menekan defisit anggaran. Dia bilang, ada Undang-Undang yang membatasi defisit anggaran hingga tiga persen dari keuangan negara.
"Target kita, kurangi defisit hingga satu persen pada 2019, sehingga kebutuhan utang berkurang, dari sisi global kita harus batasi terus," cetus dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
