Yuddy pun menginstruksikan kepada para Sesmen, Sekjen, Sestama, serta Sekda untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mempercepat realisasi anggaran. Hal ini disampaikannya di depan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hadir dalam rapat kerja ASN di Jakarta.
"Kemajuan realisasi anggaran ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi," ujarnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (7/7/2015).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sampai dengan 22 Juni 2015 total realisasi belanja K/L baru mencapai sekira Rp181 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp795 triliun. Di samping itu, terdapat sejumlah Rp250 triliunan lebih dana yang ditransfer ke daerah masih diparkir di berbagai bank milik daerah.
Yuddy menambahkan, presiden menerima masukan dari berbagai pihak bahwa salah satu sebab lambatnya realisasi anggaran adalah rasa takut para pejabat pengambil keputusan. "Kebanyakan takut bila kebijakan yang diambil akan dikriminalisasi," tukas Yuddy.
Kementerian PANRB saat ini pun sedang mempercepat penyelesaian PP sebagai pelaksanaan UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Kami berharap undang-undang ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengambil kebijakan," jelas Yuddy.
Presiden juga menginstruksikan agar semua regulasi yang menghambat pelaksanaan pengadaan yang efisien dapat diperbaiki, dan semua kerumitan birokrasi disingkirkan.
"Saya minta semua pihak terutama Sekjen dan Sekda untuk memberikan masukan tentang regulasi yang perlu diperbaiki," pungkas Yuddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
