Namun demikian, memang masih ada beberapa sektor yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Di antaranya, mencakup perbaikan di sektor infrastruktur, perbaikan sektor energi, dan reformasi birokrasi untuk mendorong investasi.
"Indonesia tanpa tax holiday sebenarnya sudah menarik bagi investor. Yang perlu dibenahi bukan hanya infrastruktur dan energi, tapi juga reformasi birokrasi dengan target dan supervise ketat," ujarnya, di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).
Dirinya menambahkan, birokrasi yang ada saat ini dinilai rumit serta menyebabkan iklim investasi tidak sehat. "Ruwetnya birokrasi dan banyaknya pungutan liar membuat iklim investasi tetap buruk," sambung dia.
Akan tetapi, lanjutnya, pemerintah juga tidak perlu bergantung pada investasi luar negeri. Sebab, potensi investasi dalam negeri juga cukup besar asal ada dukungan dari pemerintah.
"Paling tidak perlu dana riset dua persen dari PDB guna mendukung usaha, inovasi, produksi, serta ilmu pengetahuan agar potensi Indonesia bisa dikembangkan sendiri. Ini sesuai semangat pemerintahan Jokowi menjadikan Indonesia bangsa produksi, bukan hanya konsumen," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
