Ketua DPR RI Puan Maharani. FOTO: MetroTV
Ketua DPR RI Puan Maharani. FOTO: MetroTV

Pembukaan Masa Persidangan I DPR

Pemerintah Diminta Jaga Rasio Utang di Batas Aman

Angga Bratadharma • 16 Agustus 2021 12:02
Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah agar penuh dengan kehati-hatian dalam menjaga rasio utang dalam batas aman dan sesuai dengan Undang-Undang (UU). Pernyataannya disinggungkan sebagai upaya pemerintah mengelola pembiayaan defisit agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.
 
Selain itu, masih dalam konteks kaitan mengelola pembiayaan defisit, ia meminta agar pemerintah meningkatkan efisiensi biaya utang, menjaga komposisi portofolio utang yang optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian, dan memperhatikan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masa yang akan datang.
 
Kemudian, ia menambahkan, rasionalisasi belanja negara memiliki kualitas spending better ditandai dengan belanja yang efisien, produktif, menghasilkan multiplier effect perekonomian, dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya tersebut harus terus dijaga dan diharapkan bisa terus ditingkatkan di masa mendatang.

"Pemerintah agar menjalankan kebijakan kualitas belanja spending better tersebut secara konsisten dan disiplin untuk semua kementerian dan lembaga," kata Puan, dalam pidatonya dalam Pembukaan Masa Persidangan I DPR, Senin, 16 Agustus 2021.
 
Di sisi lain, masih kata Puan, salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak adalah pada aktivitas ekonomi berbasis digital. Sebagai informasi, pandemi covid-19 yang tengah melanda Indonesia sekarang ini membuat berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan. Namun, hal itu tidak signifikan terhadap ekonomi digital.
 
Bahkan, ekonomi digital atau transformasi digital kian luas dan masuk ke berbagai macam bidang seperti di sektor keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Kesemuanya bisa dioptimalkan melalui transformasi digital sekaligus memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Tanah Air.
 
"Pada penerimaan negara bukan pajak maka pemerintah agar dapat melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan optimalkan pengelolaan aset agar lebih produktif," pungkasnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABD)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan