Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: Banggar DPR RI
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. FOTO: Banggar DPR RI

Ketua Banggar: Revisi UU KUP untuk Reformasi Perpajakan

Ekonomi pajak Ekonomi Indonesia penerimaan pajak
Angga Bratadharma • 21 Juni 2021 09:20
Jakarta: Polemik seputar rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) hingga kini belum juga surut. Adapun pemerintah terus berupaya memacu penerimaan negara untuk memulihkan ekonomi.
 
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai rencana pemerintah tersebut tidak akan memberatkan masyarakat. Justru, lanjutnya, revisi KUP merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan yang akan menguntungkan bangsa ini kedepannya.
 
Karena itu, Said meminta agar wacana ini jangan dibenturkan seolah-olah mau memukul masyarakat bawah sehingga daya belinya menurun. "Tidak seperti itu. Yakinlah, ini menguntungkan kita semua sebagai anak bangsa," klaim Said, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Said perdebatan soal rencana revisi KUP ini agak aneh. Bahkan pembahasan yang berkembang sekarang sudah liar dan di luar batas kepatutan. Padahal dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif PPN seperti PPN umum, PPN Multitarif, dan PPN final. Ironisnya, jelas Said, yang berkembang sekarang ini PPN 'multitafsir'.

 
"Yaitu tafsir seenaknya di luar batas kepatutan. Harus diakui, pemerintah sekarang ini serba salah, begini salah, begitu salah. Ini kan tidak adil juga," tegasnya.
 
Ia mengaku mendukung rencana revisi KUP yang diajukan pemerintah. Menurutnya dukungan tersebut dalam rangka reformasi perpajakan berkeadilan. Akan tetapi, tegasnya, harus ada skema dalam implementasinya, baik itu PPN umum, PPN multitarif, maupun PPN final.
 
"Tidak bisa di-gebyah uyah bahwa masyarakat bawah yang tradisional langsung beli beras kena PPN. Tidak seperti itu," urainya.
 
Kalaupun itu benar dilakukan, lanjut Said, maka DPR akan memaksa pemerintah memberikan stimulus ke masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan strukturnya, komposisi masyarakat Indonesia terdiri dari 40 persen masyarakat kelas bawah, 40 persen masyarakat kelas menengah, dan 20 persen masyarakat kelas atas.
 
"Nah, yang ramai komentar soal PPN ini kan 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas atas. Yang kelas bawah mereka diam. Tetapi, jangan karena tidak tahu apa-apa, kita tidak melakukan pembelaan. Itu kan tidak boleh," pungkasnya.
 
Lebih lanjut, Said memastikan proses pembahasan RUU KUP ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder agar memiliki resonansi yang sama. "Bahwa, revisi ini bukan semata-mata untuk menutup lubang fiskal ataupun menambah pendapatan negara. Tetapi bagaimana fiskal kita berkelanjutan," pungkasnya.

 
(ABD)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif