Foto: Grafis Medcom.id
Foto: Grafis Medcom.id

Ini Dia Bocoran Skema Tax Amnesty Jilid II

Ekonomi perpajakan Kementerian Keuangan Ditjen Pajak tax amnesty
Eko Nordiansyah • 05 Juni 2021 10:42
Jakarta: Pemerintah berencana kembali menggulirkan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Pelaksanaan tax amnesty dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan dari para wajib pajak, sehingga mereka tidak ragu dalam mengungkapkan hartanya.
 
Dilansir Medcom.id, Sabtu, 5 Juni 2021, pelaksanaan program tax amnesty jilid II ini masuk dalam rencana revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah diajukan pemerintah ke DPR.
 
Dalam draf RUU tersebut, wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Harta sebagaimana dimaksud merupakan harta yang diperoleh wajib pajak sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Harta bersih ini dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.
 
Pajak penghasilan dihitung menggunakan tarif dasar. Adapun tarif yang akan dikenakan adalah 15 persen atau 12,5 persen bagi wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud ke dalam instrumen surat berharga negara.
 
Namun wajib pajak diharuskan untuk mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan pengungkapan pajak dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
 
Surat pemberitahuan harus dilampiri dengan bukti pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final, daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, dan surat pernyataan akan menginvestasikan harta yang diungkapkan ke dalam instrumen surat berharga negara, dalam hal wajib pajak bermaksud menginvestasikan harta tersebut.
 
Investasi atas harta sebagaimana dimaksud ditempatkan ke dalam instrumen surat berharga negara yang ditentukan oleh pemerintah di pasar perdana, paling lambat pada 31 Maret 2022 dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat lima tahun sejak investasi ditempatkan.
 
Selain itu, wajib pajak orang pribadi dapat mengungkapkan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019, masih dimiliki, dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2019.
 
Wajib pajak yang dapat mendapat pengampunan harus memenuhi ketentuan tidak sedang dilakukan pemeriksaan dan tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan Tahun Pajak 2016, 2017, 2018, dan/atau 2019, tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan, tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 
Selanjutnya tambahan penghasilan ini akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final yaitu dengan tarif 30 persen dan 20 persen bagi wajib pajak yang menyatakan menginvestasikan harta ke instrumen surat berharga negara dikalikan dasar pengenaan pajak.
 
Wajib pajak orang pribadi mengungkapkan harta sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam periode 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
 
(AHL)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif