"Tahun depan kita masih tetap menjalankan APBN yang sifatnya ekspansif dengan defisit disekitar 4,85 persen dari PDB. Artinya, APBN masih akan tetap memberikan dorongan," kata dia dalam webinar, Senin, 21 November 2021.
Ia menambahkan, dengan adanya dukungan APBN akan mampu mendorong pemulihan ekonomi pada 2022. Selain itu, pemerintah juga berharap peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor akan mendukung perekonomian.
Tak hanya dukungan melalui APBN saja, ia menyebut, pemerintah juga membangun sinergi dengan otoritas terkait untuk menjaga sektor keuangan. Hal ini dilakukan bersama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Bank Indonesia, LPS, OJK, dan Pemerintah kita bahu-membahu, kita selalu mengamati stabilitas kondisi ekonomi yang terjadi," lanjutnya.
Suahasil juga menekankan, pemerintah melakukan berbagai upaya reformasi menuju Indonesia maju. Tidak hanya diarahkan kepada jangka pendek, namun juga tetap melihat hal-hal yang penting bagi Indonesia untuk jangka panjang.
"Apa saja? Tentu reformasi fiskal kita harus dilanjutkan, dan salah satu reformasi fiskal adalah mengembalikan defisit ke bawah tiga persen dari PDB di tahun 2023, dan ini tentu sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2020," ungkapnya.
"Salah satunya adalah kita pertajam terus belanja, kita pastikan belanja itu adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan, dan pada saat bersamaan kita mendorong kapasitas fiskal melalui peningkatan pendapatan negara," lanjut dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
