Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Penerbitan Sukuk Negara Capai Rp1.230,44 Triliun

Ekonomi kementerian keuangan sukuk ritel
Eko Nordiansyah • 23 Januari 2020 12:59
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara hingga 16 Januari 2020. Penerbitan SBSN telah mencapai Rp1.230,44 triliun dengan outstanding sebesar Rp738,37 triliun, melalui metode penerbitan dengan cara lelang, bookbuilding, maupun private placement.
 
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong upaya percepatan pembangunan infrastruktur nasional meski dengan keterbatasan APBN. Salah satunya adalah dengan menggunakan skema pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN.
 
"Setiap tahun, nilai pembiayaan proyek melalui SBSN terus meningkat untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang dikelola berbagai Kementerian/Lembaga (K/L)," kata dia di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2020.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam Forum Koordinasi Penyiapan Proyek SBSN Tahun 2021 dan Kick Off Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun 2020, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Proyek SBSN TA 2020 oleh para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian/Lembaga (K/L) Pemrakarsa Proyek SBSN, serta pemberian penghargaan satuan kerja (Satker) pengelola proyek SBSN TA 2019 dengan kinerja terbaik.
 
Untuk menyiapkan proyek 2021, Luky berharap tim teknis di Kemenkeu, Bappenas, dan K/L agar dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan umum dan mencermati aspek teknis terkait dengan kesiapan pelaksanaan proyek SBSN tersebut.
 
"Dengan begitu, proyek yang diusulkan dapat berkualitas dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga dapat memenuhi target output dan outcome yang ditetapkan," ungkap dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif