Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs) membutuhkan dana mencapai Rp6.000 triliun. Foto: MI/Panca Syurkani
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs) membutuhkan dana mencapai Rp6.000 triliun. Foto: MI/Panca Syurkani

Butuh Rp6.000 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Ekonomi infrastruktur bei
Annisa ayu artanti • 03 Desember 2019 17:16
Jakarta: Pemerintah terus mencari alternatif pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Sebab ditaksir dalam lima tahun kedepan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (SDGs) membutuhkan dana mencapai Rp6.000 triliun.
 
"Kita selalu ada dua sisi program, proyek yang akan dikembangkan, dibangun dan jalankan. Tapi juga bagaimana biayanya," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu RI Luky Alfirman di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Lucky menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempertemukan pemangku kepentingan dengan Sustainable Development Investment Partnership (SDIP), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di masa lalu hampir semua program dan proyek ini dikembangakan dibiayai pemerintah. Ke depan, peran pemerintah akan menjadi kecil. Pemerintah hanya akan menjadi fasilitator. Untuk proyek infrastruktur lainnya kita ingin sektor swasta untuk masuk," ungkap Luky.
 
Sebagai regulator, pemerintah akan mendorong agar investasi di sektor infrastruktur di masa mendatang akan optimal.Terutama, dalam perancangan regulasi sampai insentif.
 
"Dari regulator bagaiamana kita menyiapkan regulaasi, menyiapkan insentif facility," ucap Luky.
 
Di tempat yang sama Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub, Donald Kanak menambahkan, pihaknya saat ini menyediakan wadah yang disebut SDIP ASEAN Hub untuk bisa mengakomodir visi pembangunan berkelanjutan.
 
SDIP mendirikan SDIP ASEAN Hub untuk mengambil peran penting dalam mengelola modal bagi pembangunan berkelanjutan di ASEAN.
 
"Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia," pungkas dia.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif