Pemerintah Kembali Lelang SBSN
Gedung Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Foto: dokumentasi Kementerian Keuangan)
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 9 Januari 2018 untuk seri SPNS10072018 (new issuance), PBSO16 (reopening), PBSOO2 (reopening), PBS017 (new issuance), PBS012 (reopening), dan PBSOO4 (reopening).

Mengutip keterangan tertulis DJPPR Kemenkeu, di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018, disebutkan bahwa lelang yang dimaksudkan DJPPR Kemenkeu itu melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI). Total penawaran yang masuk sebesar Rp32,2 triliun. Pemerintah berharap lelang yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan baik.

Menurut situs DJPPR Kemenkeu, SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap  aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN ini berbeda karakteristiknya dengan Surat Utang Negara.


Sumber: Kemenkeu

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN maka Menteri Keuangan menetapkan hasil lelang tersebut. Adapun total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan itu adalah Rp13 triliun.


Sumber: Kemenkeu

Salah satu tujuan dari lelang SBSN ini adalah dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menggerakkan perekonomian nasional secara berkesinambungan. Karenanya diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi hal tersebut.

 



(ABD)