Angka ini dihasilkan setelah lobi-lobi politik antara Banggar dan Pemerintah. Banggar menginginkan cost recovery seperti yang diputuskan dalam pembahasan internal Komisi VII DPR yaitu USD9,4 miliar. Pemerintah menginginkan cost recovery tak di bawah angka USD11 miliar.
Kemudian, Ketua Banggar DPR, Kahar Muzakir menjelaskan, angka USD8 miliar dputuskan karena pertimbangan DPR ingin menjaga ratio defisit transaksi berjalan untuk berada di bawah tiga persen dari produk domestik bruto (PDB), sesuai aturan UU.
"Supaya defisitnya enggak lebih dari tiga persen, makannya kita bersepakat menetapkan USD8 miliar," jelas Kahar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Dia mengatakan jika defisit melebar, maka tentu ada penambahan utang. Legislatif tak mau besaran utang semakin bertambah apalagi untuk membayar biaya utang tersebut atau bunganya menggunakan menggunakan uang rakyat.
"Jadi kalau defisit berarti itu utang, utang itu berbunga, kalau dijadikan USD8 miliar ya tidak ada risiko apa-apa. Pilih mana, mau berutang? itulah pertimbangannya, makannya dicari gimana defisit enggak bertambah," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
