Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran prioritas tersebut dibagikan untuk tiga hal yakni pembangunan infrastruktur untuk dukung pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan kewajiban dasar, hingga pembangunan infrastruktur konektivitas. "Pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dijabarkan Bambang terdiri dari pangan, maritim, pariwisata, dan industri," kata Bambang dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1/2015)
Kemudian, untuk pemenuhan kebutuhan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan maupun antarwilayah. "Infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi Rp49,8 triliun yang diutamakan kedaulatan pangan Rp25,8 triliun tidak hanya bicara Kementerian Pertanian tapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujar Bambang.
Untuk energi ketenagalistrikan akan ada penyaluran Rp5 triliun yang utamanya untuk transmisi dan pembangkit dengan fokus penguatan di BUMN dan partisipasi swasta. Pihak swasta dan PLN akan membangun pembangkit, sedangkan transmisi ditangani langsung oleh pemerintah.
Bidang maritim mencapai Rp15,3 triliun, pariwisata akan bertambah Rp2,1 triliun, dan industri manufaktur industri sampai Rp1,6 triliun. "Pemenuhan kewajiban dasar tambaban sebesar Rp20,8 triliun, untuk pendidikan Rp7,5 triliun, kesehatan Rp6 triliun, perumahan Rp9,6 triliun," tukas Bambang.
Khusus kategori pengurangan kesenjangan akan digelontorkan tambahan Rp43,5 triliun. Kesenjangan antarkelas pendapatan akan mendapat Rp19,1 triliun yang sebesar Rp14,7 triliun untuk keluarga sejahtera sedangkan kesenjangan antarawilayah sebesar Rp24,4 triliun terdiri dari dana desa tambahan Rp11,7 triliun, pengembangan wilayah perbatasan tambahan Rp11,7 triliun, dan pasar tradisional Rp1 triliun.
Pembangunan infrastruktur konektivitas hampir mencapai Rp13 triliun. Untuk transfer daerah mencapai Rp20,5 triliun dan lainnya Rp7,7 triliun.
"Transfer secara umum daerah naik dari Rp647 triliun naik Rp17 triliun menjadi Rp664,1 triliun, utamanya dari kenaikan dana desa Rp11,7 triliun, jadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp20 triliun," ucap Bambang.
Penambahan DAK akan fokus pada irigasi, pertanian, perdagangan utamanya rehabilitasi pasar dan pembangunan sarana pasar serta transportasi khususnya yang terkait jalan, dan kesehatan.
Sejak sepuluh tahun terakhir, Bambang mengatakan baru kali ini asumsi belanja non K/L lebih kecil dari belanja K/L. Belanja subsidi energi yakni listrik, elpiji, dan solar hanya sebesar Rp158,4 triliun sedangkan belanja infrastruktur mencapai Rp281,1 triliun.
"Sehingga anggaran lebih sehat dan kuat untuk jadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional," tambah Bambang. Defisit anggaran terlihat masih ada maka masih akan ada pembiayaan dari Rp225,9 triliun, Rp244,5 triliun dari dalam begeri dan dari luar negeri minus Rp18,9 triliun.
Dari jenis pembiayaan utang dan non utang, non utang Penyertaan Modal Negara (PMN) naik Rp67,7 triliun. Pemerintah juga berencana membangun badan layanan umum manajemen aset dan jaga dana jaminan sosial BPJS Kesehatan maka ada kebutuhan tambah SUN Rp31,3 triliun.
Secara total pendapatan negara mencapai Rp1.769 triliun dan total belanja Rp1.994,9 triliun. Defisit keseimbangan primer Rp70,5 triliun dari total Rp225,9 triliun atau defisitnya 1,9 persen terhadap PDB lebih rendah dari APBN 2015 induk 2,21 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
