Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noor Supit, Selasa (7/7/2015), saat membacakan laporannya meminta agar pemerintah dalam menyusun RAPBN TA 2016 lebih realistis, dan berdasarkan kondisi perkembangan perekonomian saat ini.
Laporan yang dibacakan Ahmadi ini dilakukan saat dirinya hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-37 MP IV TS 2014-2015, di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka diambil kesimpulan mengenai asumsi dasar dalam RAPBN 2016 yang disepakati yakni pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6 persen dari 5,8-6,2 persen usulan pemerintah.
Kedua, inflasi sebesar 3-5 persen atau 4 plus minus 1 persen. Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) Rp13.000-Rp13.400 per USD dari usulan awal Rp12.800-Rp13.200 per USD. Keempat, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 4-6 persen.
Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) USD60-70 per barel dari sebelumnya USD60-80 per barel. Keenam. lifting Minyak 800 ribu-830 ribu barel per hari (BPH) dari 830 ribu-850 ribu BPH. Ketujuh, lifting gas bumi 1.100 ribu-1.300 ribu BPH setara minyak dari 1.100 ribu-1.200 ribu BPH setara minyak.
"Sehingga lifting migas sebesar 1.900 ribu-2.130 ribu BPH setara minyak dari 1.930 ribu-2.050 ribu BPH setara minyak," kata Ahmadi.
Sementara itu, untuk target pembangunan di 2016 yaitu pertama, tingkat pengangguran disepakati 5,2-5,5 persen. Kedua, angka kemiskinan 9-10 persen. Ketiga, gini rasio 0,39 persen. Keempat, indeks pembangunan manusia sebesar 70,10 persen.
Ahmadi menjelaskan, dengan tema arah kebijakan pada 2016 yakni penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, maka strategi yang akan ditempuh yakni pertama, memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing.
Kedua, memperkuat ketahanan fiskal agar berdaya tahan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tekanan yang kuat, serta mempunyai daya redam yang efektif untuk merespon ketidakpastian. "Ketiga, mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang," pungkas Supit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
