Ilustrasi. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.
Ilustrasi. Foto : Medcom/Eko Nordiansyah.

Sah, APBN 2020 Diketok

Ekonomi apbn RAPBN 2020
Desi Angriani • 24 September 2019 15:05
Jakarta: Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tersebut diawali dengan penyampaian pandangan fraksi yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
 
"Apakah hasil pembicaraan tingkat II pembahasan RAPBN beserta nota keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU," tanya Fahri kepada anggota DPR dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.
 
Anggota legislatif pun secara serentak menyetujui postur APBN 2020 tersebut. Dengan demikian 10 fraksi menyepakati RUU APBN 2020 untuk menjadi undang-undang.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Setuju," jawab anggota dewan.
 
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih dan penghargan bagi para anggota dewan di Badan Anggaran dan Komisi DPR RI atas persetujuan terhadap kebijakan yang penting dan strategis dalam APBN 2020.
 
"Izinkan saya sebagai wakil pemerintah untuk mengucapkan terima kasih kepada para pribadi dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2015-2019 yang mendukung, meminta bantuan untuk ini dalam melakukan tugas kenegaraan," kata Ani.
 
Adapun postur APBN 2020 yang disetujui antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, tingkat Inflasi sebesar 3,1 persen, nilai tukar rupiah rata-rata Rp14.400 per USD, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,4 persen, harga minyak mentah Indonesia rata-rata USD63 per barel, lifting minyak rata-rata 755 ribu barel per hari dan lifting gas rata-rata 1.191 ribu barel setara minyak per hari.
 
Untuk target pembangunan, angka pengangguran disetujui sebesar 4,8 hingga 5,0 persen, angka kemiskinan 8,5 hingga 9 persen, gini rasio 0,375 hingga 0,380, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 72,51.
 
Sementara itu, Pendapatan Negara dalam APBN 2020 direncanakan menjadi sebesar Rp2.233,2 triliun. Bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.865,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp367,0 triliun, serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,5 triliun.
 
Untuk Belanja Negara dalam APBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun atau meningkat 8,5 persen. Besaran Belanja Negara ini dialokasikan melalu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rpl.683.5 triliun dan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp856.9 triliun. Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp884,6 triliun, dan belanja non K/L Rp798,9 triliun.
 
Adapun subsidi energi disepakati sebesar Rp125,3 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan Elpiji Rp70,6 triliun, subsidi listrik Rp54,8 triliun, serta cicilan kurang bayar ke Pertamina sebesar Rp2,5 triliun. Melalui perhitungan pendapatan dan pembelanjaan ini, pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif