Ken menjelaskan, selama ini DJP Kemenkeu telah menggunakan data yang diperoleh dari negara-negara otoritas pajak yang yang terkumpul dalam G-20. Penggunaan data dari negara-negara tersebut lantaran lebih resmi.
"Panama Papers sebagai cross check saja, tapi yang jelas data yang saya peroleh mungkin lebih resmi dari mereka. Mereka kan dari media massa, tapi tetap saya cek," kata Ken, di Kantor Pusat DJP Kemenkeu, Jakarta Selatan, Selasa (5/4/2016).
Di kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas DJP Mekar Satria Utama mengatakan, jika data yang ada dalam dokumen Panama Papers cocok dengan data yang dimiliki DJP, maka akan menambah potensi penggalian pajak. Jika berbeda, akan menjadi data baru dan sumber informasi bagi DJP.
Tentunya, lanjut Mekar, pihaknya akan mengonfirmasi data tersebut kepada para wajib pajak bersangkutan. Jika tidak memberikan keterangan yang jelas, maka akan masuk ke tahap pemeriksaan.
"Kalau ada data tersebut kami ketahui perusahaan X adakan transaksi di luar negeri yang mengindikasikan ada penghasilan atau keuntungan dari penjualan saham, selalu kami konfirmasi dengan WP bersangkutan," jelas Mekar.
Sebagai informasi, bocornya dokumen firma hukum asal Panama Mossack Fonseca membuat geger dunia saat ini atau dikenal dengan Panama Papers. Didalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan-perusahaan bayangan (offshore) yang digunakan untuk menyembunyikan uang dan menghindari pajak.
Dokumen itu menggegerkan dunia karena menyangkut praktik-praktik kejahatan finansial yang diduga turut dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
