Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penambahan pembiayaan investasi akan digunakan untuk infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah (UKM). Selain itu ada tambahan dana untuk sovereign fund pendidikan yang dalam hal ini dimasukan di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sri Mulyani juga mengusulkan tambahan investasi sebesar Rp13,45 triliun untuk Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Selain itu masih ada tambahan Rp12,05 triliun untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk pengadaan lahan dan dalam jangka untuk pembiayaan infrastruktur.
"Sebagian besar pengadaan lahan itu sudah dilakukan terutama untuk proyek-priyek jalan. Dan Rp8 triliun untuk penguatan peranan sovereign fund di bidang pendidikan serta Rp6,6 triliun untuk penggunaan FLPP dalam rangka penajaman program dan sinkronisasi dengan subsidi selisih bunga," ujarya, di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Selain itu, Menkeu menyampaikan perubahan alokasi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp3,6 triliun. Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatakan jika BPJS tidak boleh masuk dalam pembiayaan investasi.
"Maka kami harus pindahkan sesuai azas akutansi yang direkomendasikan BPK, bahwa ini tidak boleh lagi diperlakukan sebagai pembiayaan investasi. Jadi naik jadi belanja BPJS (belanja tersendiri di APBN)," jelas dia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran dana investasi tersebut di luar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,8 triliun untuk PT Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar dan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp2 triliun. Namun pembahasan daripada alokasi PMN tersebut sudah diwakilkan di Komisi VI DPR selaku mitra kerja Kementerian BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
