Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 22 Oktober 2021 telah mencapai Rp433,91 triliun. Angka ini sudah mencapai 58,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun.
Bendahara Negara ini kemudian merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan yang menelan anggaran sebanyak Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun. Adapun manfaat dari belanja negara ini meliputi penggunaan untuk Rumah Sakit Darurat Asrama Haji dan Pademangan.
Kemudian pembagian paket obat untuk masyarakat dan penebalan PPKM, biaya perawatan untuk 580 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan (nakes) untuk 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian untuk 446 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin, serta bantuan iuran JKN untuk 34,71 juta orang.
"Ini terutama untuk kemarin penanganan waktu delta varian yang melonjak tinggi dan pada kenaikan kasus covid-19 pada awal tahun. Makanya pembayaran seperti perawat itu melonjak sangat tinggi, 580 ribu sekarang, dan juga untuk pembangunan rumah sakit daerah maupun untuk insentif nakes," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Senin, 25 Oktober 2021.
Untuk perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp125,1 triliun atau setara 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 17,3 juta KPM. Lalu Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 9,99 juta KPM dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk 5,62 juta KPM.
Kemudian Kartu Pra Kerja untuk 5,91 juta orang, bantuan kuota internet untuk 60,46 juta penerima, bantuan UKT untuk 261,3 ribu penerima, subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima, Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 6,65 pekerja, serta bantuan beras untuk 28,8 juta KPM dan sembako PPKM kepada 3,24 juta KPM.
"Perlinsos kita mengalami realisasi 67 persen atau Rp125 triliun dari Rp186 triliun. Ini sebagian dari bansos yang tadi mencapai lebih dari Rp300 triliun," urai dia.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp63,2 triliun atau 38,9 persen dari pagu Rp162,4 triliun, meliputi Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta usaha, Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk 2,24 juta UMKM dan korporasi.
Selanjutnya penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp442,19 triliun kepada 5,43 juta debitur, subsidi bunga Kredit usaha Rakyat (KUR) untuk 6,02 juta debitur dan Non-KUR untuk 7,2 juta debitur, Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk HK, Pelindo III, dan KIW sebesar Rp8,39 triliun, serta bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.
Untuk program prioritas telah terealisasi Rp68,07 triliun atau 57,07 persen dari pagu Rp117,94 triliun yang manfaatnya meliputi padat karya kementerian/lembaga untuk 1,23 juta tenaga kerja, pariwisata yang antara lain sertifikat CHSE serta akomodasi nakes dalam rangka peningkatan industri perhotelan.
Lalu ketahanan pangan yang antara lain untuk pembangunan bendungan dan food estate, ICT yang antara lain pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.
"Sementara untuk insentif usaha terutama untuk insentif perpajakan realisasinya sudah mendekati selesai atau Rp60,73 triliun dari pagu Rp62,83 triliun atau dalam persentase telah mencapai 96,7 persen," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
