"Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya serapan APBD pada tahun ini. Tapi utamanya pada tahun ini ada covid-19," kata dia kepada Medcom.id, Rabu, 2 September 2020.
Ia menambahkan, serapan APBD setiap tahunnya memang cukup rendah disebabkan masalah di hulu dan hilir. Misalnya perencanaan anggaran belanja yang tidak tepat hingga permasalahan birokrasi ketika anggaran akan dibelanjakan.
Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah justru bertambah banyak selama pandemi covid-19. Terlihat dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi PAD hingga semester I 2020 adalah Rp480,87 triliun atau 45 persen dari pagu.
"Akibat covid penerimaan daerah menurun drastis baik itu PAD maupun transfer pemerintah pusat. Menurunnya penerimaan ini berdampak pada kepercayaan diri pemerintah daerah dalam mengeksekusi anggaran," ungkapnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut serapan APBD secara nasional rata-rata baru 44 persen, sedangkan belanja kabupaten/kota 48,8 persen. Berdasarkan data 27 Agustus 2020, serapan anggaran di Sumatera Barat sebesar 52 persen sementara di DKI Jakarta sudah mencapai 70 persen.
Jokowi memerintahkan kepala daerah mempercepat penyerapan anggaran, khususnya daerah yang sama sekali belum menyalurkan bantuan sosial (bansos). Jokowi berharap serapan anggaran ini dapat membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III naik.
"Kita masih punya waktu satu bulan di September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk resesi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
