Dalam acara pelantikan pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang digelar Jumat (4/12/2015) malam, JK mengatakan, singgungan yang kerap ia lontarkan bukan tanpa sebab. Dia pun menyadari bahwa BI merupakan lembaga independen.
"Maaf sekali lagi untuk saling mengetahui. Sering dikatakan BI independen, benar itu jika merujuk pada UU BI tahun 1999," kata JK di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Namun, UU itu kemudian direvisi pada 2004. Dalam Pasal 7 di UU yang terbaru mengatakan BI dalam menjalankan kewajibannya harus mempertimbangkan kebijakan perekonomian nasional. Atau dengan kata lain, menurut JK dalam setiap kebijakan moneter yang diambil BI, tentu harus sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Begitu pula sebaliknya, ketika Pemerintah sedang menggelar rapat kabinet terkait bidang ekonomi, BI boleh ikut dalam sidang tersebut, karena tentu Pemerintah wajib mempertimbangkan pandangan BI. Pria berusia 73 tahun ini pun kembali menyindir, artinya kalau sama-sama harus mempertimbangkan pendapat satu sama lain, berarti ketika BI sedang menggelar rapat dewan gubernur (RDG), Pemerintah bisa ikut serta di rapat tersebut.
"Kalau begitu, menteri juga bisa ikut RDG BI. Jadi adil kan, nanti kita minta begitu. Itu penting," ujar JK.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara yang juga hadir dalam acara itu hanya menanggapi dengan senyuman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
