"Namun yang kemudian menjadi tantangan bagaimana kita bisa membuat suatu program yang memang connect dengan concern atau kebutuhan masyarakat," kata dia di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Kamis, 28 Februari 2019.
Dirinya menambahkan, kebijakan Presiden Joko Widodo selama empat tahun belakangan juga termasuk populis. Meski begitu, kebijakan populis Presiden Jokowi masih sejalan dengan kebutuhan masyakarat terhadap infrastruktur di Indonesia.
"Karena masyarakat merasakan penderitaan, bagaimana kurangnya infrastruktur apakah itu listrik, apakah jalan raya, apakah irigasi. Itu membuat kehidupan mereka menjadi terbebani dan memang infrastruktur kita selama ini kita left behind," jelas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan populis yang benar. Pasalnya kebijakan ini akan mendukung peningkatan produktifitas serta daya saing ekonomi nasional.
Bukan hanya membangun infrastruktur, pemerintah saat ini juga fokus untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan yang menurut Sri Mulyani populis ini demi menjamin kualitas SDM Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain.
"Kalau kita bisa bicara dengan program presiden sekarang bicara soal SDM itu juga populism. Tapi itu populism yang benar karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa ada pendidikan yang baik, tanpa kesehatan yang baik, dengan kesenjangan yang lebih tinggi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
