Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany tidak mempersoalkan hal tersebut, mengingat akan ada penghematan anggaran. "Kita juga tidak mau komplain soal anggaran, masalah anggaran untuk Kementerian Keuangan kan juga berkurang," katanya ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, seperti dikutip Rabu (29/10/2014).
Namun begitu, lanjutnya, dengan adanya pemotongan anggaran akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Maka itu, menurut Fuad, jika nantinya penerimaaan tak optimal, pihaknya tidak ingin disalahkan, karena tak dapat menambah alat kelengkapan untuk mengejar para wajib pajak.
"Tapi seharusnya kalau belanja operasional kita kurang, maka akan bertolak belakang dengan tujuan kita untuk meningkatkan penerimaan pajak. Karena orang kan harus bergerak, harus turun ke lapangan," ujar Fuad.
Lebih lanjut katanya, kalau biaya untuk turun langsung ke lapangan tidak ada, maka akan menjadi alasan bagi orang-orang di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak produktif menagih pajak. Mereka hanya akan menunggu di meja, dan membiarkan wajib pajak (WP) tidak membayar pajak.
"WP itu harus didatangi. Jadi perlu ada biaya operasional, datangi mereka pakai motor, ada biaya bensin. Pegawai pajak itu besar biaya operasionalnya. Karena WP kita jutaan. Kalau tidak kita datangi, akhirnya yang terjadi kita jadi pasif dan penerimaan pajak mandeg terus," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
