Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Defisit Anggaran 2018 Turun, Pemerintah Diminta Tekan Belanja K/L

Desi Angriani • 22 Agustus 2017 14:58
medcom.id, Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemerintah perlu menekan belanja kementerian/lembaga (k/l) mengingat defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dipatok turun menjadi 2,19 persen dari produk domestik bruto.
 
Defisit anggaran itu mencapai Rp325,9 triliun di mana belanja negara diperkirakan Rp2.204,4 triliun dan pendapatan negara ditargetkan Rp1.878,4 triliun.
 
"Pemerintah harus memastikan bahwa pengeluaran anggaran dialokasikan dengan tepat," kata Yustinus dalam diskusi bertema RAPBN 2018 dan Refleksi  Penerimaan Pajak Tengah Tahun 2017 di Tjikini Lima Kafe, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2017.

Yustinus mengungkapkan, pemerintah tak bisa mengerem realiasi belanja modal karena akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penerimaan perpajakan. Namun pemerintah dapat memotong belanja kementerian/lembaga seperti biaya perjalanan dinas, rapat kementerian dan biaya tidak penting lainnya.
 
"Menekan angka defisit anggaran menciptakan dilema. Jika pemerintah mengerem realisasi belanja demi mengurangi defisit maka bisa saja terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
 


 
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan defisit anggaran 2018 turun sebesar 0,58 persen untuk menjaga APBN tetap kredibel dan pengelolaan utang tetap baik.
 
"Itu juga kita coba bisa mendaratkan ekonomi yang dicapai dan keinginan sebagaimana yang disampaikan Bapak Presiden," kata Sri di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.
 
Meski defisit anggaran turun, pemerintah tetap memanfaatkan pembiayaan dari dalam dan luar negeri baik dalam bentuk pinjaman atau utang. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional.
 
"Program perlindungan sosial, Bidang pendidikan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan," tutur dia.
 
Sri menambahkan, pemerintah cukup berhati-hati selama 2016. Banyak perubahan drastis dalam APBN termasuk menjaga defisit anggaran di level 2,46 persen terhadap PDB. Sementara itu, pelebaran defisit anggaran 2017 disengaja ke level  2,92 persen untuk menjaga ekonomi yang diketahui mengalami tekanan dari dalam dan luar negeri.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan