Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan hubungan kerja sama dengan JP Morgan Chase Bank. Keputusan ini tertulis dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1006/MK.08/2016 yang diterbitkan pada 17 November 2016.
Karena lumrah terjadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad meminta masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperbesar masalah ini.
"Tidak ada dampaknya ke pasar. Sebetulnya biasa saja, pemerintah kasih kerjaan ke JPMorgan, kemudian pemerintah tidak puas. Saya pikir ini persoalan biasa-biasa saja, jadi jangan dibuat besar lah," ungkap Muliaman, ditemui di Kantor Pusat Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (6/1/2017).
Dengan dicabutnya kontrak kerja sama antara pemerintah dengan JPMorgan, Muliaman mengaku hingga saat ini belum ada tawaran dari bank lain untuk menggantikan posisi JPMorgan Chase Bank sebagai bank persepsi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).
Sebagaimana diketahui, Kemenkeu memutus kontrak kerja sama dengan JPMorgan Chase Bank, sebagai bank persepsi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemutusan hubungan kerja sama investment bank ini salah satunya karena tak ada keuntungan yang didapat Indonesia dari hasil riset yang mereka lakukan. Padahal, kata Ani, tujuan dari sebuah hubungan kerja sama adalah saling menguntungkan semua pihak.
"Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama karena menganggap bahwa ini akan saling menguntungkan untuk kita dan partner kita," kata Ani.
Selain itu, harus dilakukan secara simetris yakni berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, bertanggung jawab, berkualitas, dan memiliki kredibilitas. Apalagi kata Ani, JPMorgan merupakan lembaga besar yang tentunya memiliki tanggung jawab lebih besar dari sisi kualitas maupun kemampuan untuk menciptakan kepercayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
