Ani sapaan akrab Sri Mulyani mengatakan, untuk Kanwil Jakarta sebagai daerah yang mencakup 80 persen dari seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) posisinya sampai saat ini sudah mencairkan 85 persen anggaran belanja. Diperkirakan hingga akhir tahun bisa terserap 90-93 persen.
Sementara untuk tutup tahun anggaran 2016, di seluruh Indonesia diperkirakan akan terdapat sekitar 790.000 surat perintah membayar (SPM) yang akan diajukan satuan kerja (kementerian lembaga K/L) dan harus diselesaikan oleh KPPN di seluruh Indonesia di mana 65 persen di antaranya sudah diterima dan diproses/diselesaikan.
Khusus untuk KPPN di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, estimasi tersebut berkisar pada angka 222.000 lebih SPM, di mana 104.000 lebih di antaranya akan diterima dan diproses pada penghujung tahun anggaran ini.
Dirinya meminta Dirjen Perbendaharaan untuk observasi dan melakukan penilaian pada kinerja satuan kerja serta mendorong agar makin efisien, reliable, dan responsif.
"Namun kita akan melihat bagaimana masing-masing satuan kerja melakukan pencairan anggaran hingga akhir tahun," kata Ani di Jalan Djuanda, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016) malam.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, Ditjen Perbendaharaan sudah melakukan penahapan dalam menyalurkan anggaran belanja sehingga tak membengkak di Desember. Ada empat tahapan yang sudah dimulai sejak September. Hal itu pun sudah terlihat bahwa dana menumpuk di akhir tahun ini tak setinggi tahun lalu.
Selain itu, tambah Ani, persiapan pelaksanaan di 2016 dilakukan cukup dini sehingga banyak yang sudah melakukan penawaran atau lelang di awal tahun.
Adapun untuk memperbaiki sisi perencanaan anggaran untuk tahun-tahun mendatang, sesuai mandat Presiden Jokowi, proses birokrasi akan dibuat lebih mudah dengan menghilangkan hal-hal yang tak diperlukan.
Dirinya minta Dirjen Perbendaharaan untuk mencari inovasi sehingga tahun-tahun ke depan terkait proses pencairan anggaran bisa jauh lebih efisien dan akurat. Misalnya dalam mengumpulkan berkas atau syarat pencairan dibuat lebih sederhana namun tetap akuntabel tanpa menimbulkan compliment yang berlebihan yakni dengan mengurangi penggunaan kertas dan lebih menggunakan elektronik sistem atau bersifat online.
"Saya akan lakukan monitoring apa-apa yang bisa kita perbaiki. Mengurangi inefisiensi dan ketidakakuratan serta memaksimalkan dampak dari sekian rupiah yang dikelurakan pemerintah," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
