Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 disepakati pertumbuhan ekonomi 5,3–5,9 persen, inflasi 2,0–4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp14.300-Rp14.800 per dolar AS, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34–9,16 persen.
"Kami menerima rentang yang sudah ditetapkan, dan ini akan menjadi bekal kami untuk menetapkan titik nanti pada saat menyusun RAPBN 2023," kata dia, dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Kamis, 9 Juni 2022.
Ia menyebut inflasi dan dinamika dunia diprediksi terus diperbincangkan di forum-forum ekonomi dan keuangan global. Apalagi kontribusi sisi supply pada inflasi dunia saat ini lebih dominan dibandingkan dari sisi demand.
"Implikasi kebijakannya adalah bahwa kalau kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter terlalu cepat atau ketat yang tujuannya akan lebih cepat mempengaruhi sisi demand, sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sisi supply-nya," ungkapnya.
Sri Mulyani mengatakan, persoalan awal dari sisi supply adalah adanya disrupsi akibat perang Rusia-Ukraina dan pandemi. Sehingga, ia menilai, dinamika antara demand dan supply, serta instrumen yang dianggap paling tepat untuk bisa menyelesaikan potensi kemungkinan terjadinya stagflasi.
"Data-data ini yang akan memberikan guidance ke kita dalam melakukan adjustment untuk menjaga keseimbangan antara stabilisasi yaitu inflasi yang diharapkan relatif rendah dan stabil dengan growth yang kita harapkan akan terus tumbuh tinggi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
