Ilustrasi kerangka APBN - - Foto: dok MI
Ilustrasi kerangka APBN - - Foto: dok MI

Ini Fokus APBN 2023

Ekonomi apbn Kementerian Keuangan Ekonomi Indonesia kebijakan fiskal Kualitas SDM Transformasi Ekonomi ekonomi berkelanjutan
Eko Nordiansyah • 24 April 2022 20:00
Jakarta: Pemerintah menetapkan arah kebijakan fiskal 2023 dengan mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. APBN diprioritaskan kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi, untuk mendukung peningkatan produktivitas.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan peningkatan produktivitas nasional dilakukan melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas. Empat pos anggaran prioritas yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur ini mendapatkan alokasi yang besar pada APBN.
 
"Pos anggaran kesehatan dan perlinsos mendapatkan alokasi tambahan sebagai penyesuaian karena pandemi Covid-19 sejak tahun 2020-2021. Namun mulai tahun 2022 sudah mulai dilandaikan karena sudah menuju normalisasi," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu di Jakarta, Minggu, 24 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk anggaran pendidikan, pemerintah tetap akan mengalokasikan sesuai mandat undang-undang yaitu 20 persen dari anggaran belanja. Sementara itu, kebijakan umum belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada 2023 disusun untuk mendukung kelanjutan pemulihan ekonomi nasional seiring dengan konsolidasi fiskal.
 
Pada 2020-2022, ia menyebut belanja K/L dialokasikan untuk mendukung penanganan dampak pandemi covid-19. Kemudian pada 2023, belanja K/L digunakan untuk mendukung konsolidasi fiskal dengan tetap meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
 
"Secara garis besar, Belanja K/L kita kendalikan, kita buat supaya lebih efisien dan mendukung penanganan dampak pandemi covid-19," ungkapnya.
 
Selain belanja K/L, yang juga mendapatkan alokasi tinggi pada APBN adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). TKDD tahun depan akan diarahkan untuk pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
 
(Des)


LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif