Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam pertemuan dengan para menteri keuangan, gubernur bank sentral, serta perwakilan negara G20 tersebut akan membahas berbagai isu perekonomian. Salah satunya adalah terdaftarnya beberapa nama perusahaan dalam Panama Papers. Selain itu juga akan dibahas terkait kerja sama dalam memerangi kejahatan perpajakan antarnegara (cross-border tax crimes).
"Dalam hal ini para menteri akan membahas progres implementasi base erosion and profit shifting (BEPS) serta automatic exchange of tax information in financial sector (AEOI)," ucap Bambang, saat konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (11/4/2016).
Dia menuturkan, akan ada ide-ide inisiatif dari negara perwakilan G20 untuk memerangi upaya penggelapan pajak. Apalagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan negara bebas pajak (tax haven).
"Kedua, inisiatif G20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individiual memanfaatkan tax haven countries dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global," tutur dia.
Selain masalah perpajakan, lanjut Bambang, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada 13-14 April 2016 di Washington, Amerika Serikat (AS), ini akan membahas berbagai isu perekonomian global, khususnya perlambatan pertumbuhan dan rendahnya harga-harga komoditas global yang telah memberikan dampak kepada sektor riil, terutama kepada sektor ketenagakerjaan akibat berkurangnya investasi di bidang industri komoditas dan juga mempengaruhi sektor keuangan dan perbankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
