Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Tak Ingin Ulang Kegagalan, Sukuk Project Disiapkan Matang

Suci Sedya Utami • 02 Agustus 2016 17:51
medcom.id, Jakarta: Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun lalu mulai mengembangkan surat utang berbasis syariah (sukuk) yang khusus diterbitkan untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia atau dikenal dengan sukuk project.
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk ke depannya sebelum menerbitkan sukuk projek yang paling penting disiapkan adalah proyek-proyeknya.
 
Bambang mengatakan, Bappenas pun menyatakan siap untuk menyiapkan dengan matang proyek-proyek mana saja yang nanti cocok untuk dibiayai dengan menggunakan sukuk tersebut.

"Jadi kalau keuangan menyiapkan instrumennya, Bappenas nanti menyiapkan project apa yang kira-kira bagus untuk masuk sukuk for project ini," kata Bambang, ditemui di sela-sela acara WIEF di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/8/2016).
 
Dia menjelaskan, mengapa penting untuk menyiapkan program terlebih dahulu, karena ketika instrumen sukuknya dikeluarkan, proyeknya sudah berjalan bukan proyek yang baru.
 
Pengalaman dia ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, pada tahun lalu ada proyek yang sudah akan dibiayai dengan sukuk jenis ini, namun karena persiapan proyeknya belum sempurna akhirnya pembiayaan yang sudah disiapkan tersebut tak terserap. Ia tak ingin pengalaman tersebut terulang lagi di masa mendatang.
 
"Jadi kita harus siapkan proyek yang secara karakteristik cocok untuk sukuk dan secara persiapannya sudah memang benar-benar ready untuk pembiayaan," jelas mantan Dekan FE UI ini.
 
Dirinya mengatakan, tentunya proyek tersebut masuk dalam kategori halal. Lalu termin proyek apakah jangka panjang atau pendek. Menurut Bambang jika hanya untuk membangun ruas jalan pendek dengan waktu setahun mungkin tak perlu dibiayai sukuk.
 
Lalu tentu untuk proyek yang memang kurang diminati oleh swasta. Karena itu harus dikerjakan oleh pemerintah. Yang pasti, kata dia, sukuk ini berbeda dengan sukuk yang diterbitkan BUMN.
 
"Kalau toll road ngapain pakai pemerintah, itu kan bisa sukuknya Jasa Marga. Seperti kereta api rel ganda, jadi benar-benar public project tetapi tadi yang saya bilang nilainya besar, multiyears, dan pasti swasta tidak tertarik itulah sukuk for project yang dari pemerintah," pungkas dia.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan