Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengembangan wilayah KEK melalui masuknya investasi di wilayah tersebut.
Menurut dia, BKPM akan membangun kesepakatan dengan administrator KEK, serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di mana KEK tersebut berada, untuk memastikan adanya SOP tentang persyaratan dan waktu pengurusan perizinan investasi di wilayah KEK.
"KEK memiliki peranan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja," ujar Franky dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (6/6/2015).
Sebagai contoh, ujar Franky, KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat yang berpotensi menyerap 58 ribu tenaga kerja langsung dan 200 ribu tenaga kerja tidak langsung sejak masa konstruksi.
Oleh karena itu, jelas dia, perlu ada langkah percepatan, termasuk dari sisi perizinan sehingga investor dapat segera menanamkan modalnya di sana. Adapun integrasi perizinan di KEK merupakan tindak lanjut dari proses integrasi PTSP Pusat dan Daerah.
Integrasi tersebut dicanangkan BKPM sebagai tindak lanjut reformasi kebijakan perizinan investasi yang diawali launching PTSP Pusat oleh Presiden Jokowi 26 Januari lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
