"Kita sepakati penambahan alokasi untuk UMKM Rp5 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR, Fadel Muhammad, yang menjadi pimpinan Rapat Kerja dengan pemerintah, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (26/1/2015) malam.
Fadel menuturkan, penambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong kinerja UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas seperti yang diinginkan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro, menyebutkan sebelumnya pemerintah telah menganggarkan Rp4 triliun untuk dialokasikan ke sektor UMKM. Dengan adanya usulan penambahan ini, maka anggaran UMKM menjadi Rp9 triliun.
"Sudah ada Rp4 triliun, untuk imbal hasil penjaminan KUR Rp2 triliun, untuk LPDB Rp1 triliun, dan Rp1 triliun untuk Permodalan Naisional Madani (PNM)," terang Bambang.
Namun menurut Bambang, hal ini belum final karena masih berupa usulan dan harus dibawa pembahasannya di tataran Badan Anggaran (Banggar) terkait penyalurannya akan dialokasikan pada UMKM mana saja.
"Itu nanti dibicarakan lagi, bisa larinya ke belanja untuk nambah iuran imbal jasa penjaminan KUR, atau memperkuat beberapa BUMN misalnya LPDB, PNM, Askrindo, Jamkrindo, BUMN yang terkait dengan UMKM," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
