Dia menambahkan, dalam transfer dana ke daerah tadi diperlukan indikator tertentu untuk mengukur apakah daerah menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan Pemerintah Pusat.
"Prinsipnya, dengan otonomi daerah, peran daerah dalam bidang pembangunan akan lebih dominan. Dana-dana yang selama ini dana pusat akan pelan-pelan ditransfer ke daerah. Yang paling penting bikin indikator supaya daerah itu melaksanakan dengan GCG (Good Corporate Governance)," ujarnya, usai Musrenbangas 2015, di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2015).
Menurutnya, dengan konsep otonomi daerah, wewenang akan diserahkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga Pemerintah Pusat lebih menetapkan standar dan prosedur, sedangkan pelaksanaannya dilakukan di daerah. Untuk itu, dana tersebut dikirim Pemerintah Pusat ke daerah melalui mekanisme inpres sehingga disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.
"Sekarang ini misal Diknas bikin SMK, dana itu ditransfer dalam bentuk inpres ke daerah untuk bikin SMK. Ikutin pola inpres zaman orba, supaya lebih mencapai sasaran. Inpresnya tergantung kebutuhan," lanjut dia.
Mengenai besaran dana yang akan diberikan kepada daerah, Sofyan menegaskan jika Rp100 miliar adalah angka maksimum. "Rp100 miliar maksimum, bisa Rp50 (miliar). Tergantung daerah dalam meningkatkan governance-nya, indeks korupsi, pemerintah yang baik. Laporan BPK bagus, jadi indikator dalam kriteria sehingga dana ini sekalian mendorong perbaikan tingkat kabupaten," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, setiap kabupaten/kota kemungkinan akan diberikan tambahan dana sebesar Rp100 miliar pada 2016. Hal ini mengacu pada pertemuan di Bogor, dan visi misi mengembangkan infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
