"Saya ingin kita semuanya memahami berbagai tantangan dan sekaligus tanggung jawab yang harus diemban di dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Kita saat ini masih dan sedang menghadapi pandemi covid-19, bahkan kita mendengar munculnya varian baru virus B117 yang tentu lebih cepat menular dan akan menjadi ancaman apabila kita tidak berhati-hati dan berdisiplin di dalam melaksanakan protokol kesehatan," ucap Sri Mulyani saat memberi arahan kepada para pejabat Kemenkeu yang baru dilantik, Jumat, 12 Maret 2021.
Di sisi lain, para pejabat Kemenkeu juga dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab Indonesia sebagai tuan rumah atau pemegang presidensi kelompok 20 ekonomi utama dunia, G20, pada 2022.
"Itu artinya, berbagai langkah dan aktivitas di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) dan kementerian lembaga yang lain akan meningkat untuk persiapannya," papar dia.
Tak hanya itu, Kemenkeu juga diberikan tugas untuk melaksanakan konsolidasi fiskal. Dalam hal ini, para pejabat Kemenkeu mengemban tugas dalam menghadapi tantangan pandemi covid-19 dan menjunjung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama.
Terkait hal tersebut, para pejabat harus melindungi perekonomian serta mulai menjaga kesehatan APBN dalam jangka menengah. "Sebuah tugas yang saling berlawanan, namun harus dilaksanakan secara seimbang dan tepat waktu serta tepat ukuran," tegas dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun membeberkan risiko-risiko yang akan dihadapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Mengutip buku The Global Risk Report 2021 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF), dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan ada berbagai risiko akan muncul akibat adanya kebijakan countercyclical yang dikeluarkan oleh seluruh negara di dalam mengatasi krisis akibat pandemi covid-19.
Namun, kebijakan countercyclical tersebut memunculkan risiko-risiko seperti terjadinya asset bubbles (gelembung aset), price instability (ketidakstabilan harga), commodities shock (kejutan komoditas), dead crisis (krisis kematian imbas pandemi), serta risiko geopolitik.
"Ini adalah sebagian yang merupakan konsekuensi dari kebijakan yang diambil untuk menghadapi pandemi. Setiap langkah kebijakan tidak hanya memberikan manfaat tapi ada konsekuensinya, demikian pula dengan kebijakan yang kita ambil di sisi APBN atau fiskal bersama-sama lembaga lain di dalam menangani covid-19," urainya.
Adapun pada kurun waktu 5-10 tahun, The Global Risk Report 2021 mengidentifikasikan bahwa krisis yang akan dihadapi ke depannya adalah tantangan perubahan iklim, akibat perubahan iklim, dan juga perlunya mewaspadai akan kemunculan digital power concentration, digital inequality, dan cyber security failure.
"Dinamika inilah yang merupakan tantangan yang harus terus dilihat dan diwaspadai serta kemudian direspons oleh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Hari ini saya melantik saudara-saudara sekalian yang diberikan kepercayaan oleh Presiden RI untuk mengemban tugas jabatan baru," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
