"Pejabat-pejabat ini adalah pejabat-pejabat yang lama di lingkungan jabatan yang lama, dan sekarang ditugasi untuk mengisi dan mengemban tanggung jawab di dalam jabatan yang baru," ucap Sri Mulyani saat memberi arahan kepada para pejabat Kemenkeu yang baru dilantik, Jumat, 12 Maret 2021.
Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu kini dipegang oleh Heru Pambudi menggantikan Hadiyanto. Dalam arahannya, Sri Mulyani meminta Heru sebagai Sekjen yang baru untuk fokus mentransformasikan kelembagaan Kemenkeu sebagai organisasi yang adaptif terhadap digitalisasi.
Ia menegaskan bahwa transformasi organisasi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkeu merupakan prioritas tertinggi. Sri Mulyani menambahkan, keberhasilan Kemenkeu identik dengan keberhasilan pengelolaan perekonomian yang menjadi salah satu mandat Sekjen Kemenkeu.
"Saya berharap Pak Heru akan memfokuskan dan memberikan seluruh pengalaman serta leadership skill-nya di dalam terus membangun dan memperkuat kesekjenan di Kemenkeu," papar dia.
Lalu di posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai kini ditempati Askolani menggantikan Heru Pambudi. Sri Mulyani meminta Askolani untuk mampu mempertahankan prestasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berhasil dicapai pada masa kepemimpinan Heru Pambudi, yakni mencapai target penerimaan negara di 2020.
Meskipun tak mudah, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis Askolani mampu merealisasikan target penerimaan negara di tahun 2021. Hal itu dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, serta membangun data analitik sebagai salah satu alat untuk mencapai target penerimaan negara.
"Bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Anggaran yang sebelum ini dipimpin oleh Pak Askolani, akan menjadi kunci yang semakin penting," tutur Sri Mulyani.
Untuk jabatan Direktur Jenderal Anggaran kini diisi oleh Isa Rachmatarwata, menggantikan Askolani. Kepada Isa, Sri Mulyani mengingatkan bahwa saat ini banyak tugas yang sedang dihadapi Direktur Jenderal Anggaran, yaitu menyelesaikan seluruh proses Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
"Dirjen Anggaran sudah melakukan banyak reformasi untuk memperbaiki reformasi belanja negara, dan itu harus terus dilakukan. Bersama-sama dengan Dirjen Perimbangan Keuangan serta Dirjen Pembiayaan untuk terus melakukan harmonisasi koordinasi dan sinkronisasi dari belanja negara, above the line dan below the line dalam bentuk pembiayaan," papar dia.
Pada posisi Direktur Jenderal Kekayaan Negara kini diduduki oleh Rionald Silaban, menggantikan Isa Rachmatarwata. Sri Mulyani pun langsung memerintahkan Rionald untuk bekerja keras dengan jabatan barunya tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menyelesaikan dan mengelola piutang negara.
Selain melakukan penagihan utang, Menkeu meminta agar pejabat baru tersebut mampu meningkatkan pengelolaan aset negara. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara selain dari perpajakan dan penerimaan negara di luar pemanfaatan aset.
Menurutnya, prinsip untuk memanfaatkan 'the highest and the best use and value' di dalam pemanfaatan barang milik negara harus terus diterapkan secara sistematis. Sri Mulyani selalu berujar bahwasanya tingkat peradaban ekonomi suatu negara akan terlihat dari bagaimana aset yang dimiliki bisa bekerja keras, dimanfaatkan secara efektif, dan tidak menjadi aset-aset yang idle (diam).
"Saya juga minta supaya kerja sama pada level hulu Dirjen Kekayaan Negara bersama Dirjen Anggaran di mana Pak Isa sekarang duduk di dalam, terus menetapkan dan mendorong agar belanja modal di kementerian dan lembaga betul-betul efektif, efisien, tidak hanya pada saat membelanjakan namun juga pemanfaatan asetnya sesudah mereka diperoleh," ucap Sri Mulyani.
Kemudian posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan kini diisi oleh Hadiyanto, menggantikan Andin Hadiyanto. Sri Mulyani bilang, Direktur Jenderal Perbendaharaan yang baru kini perlu terus mengembangkan marketplace bagi seluruh supplier pemerintah untuk bisa meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas digitalisasi.
"Saya harap itu dikembangkan dengan kreativitas dan pengalaman Pak Hadiyanto yang selama ini juga mengawasi transformasi digitalisasi di Kemenkeu. Fokus kepada bagaimana memberi akses kepada UMKM untuk bisa menjadi supplier utama dengan terus melihat pada produksi Indonesia," tegasnya.
Sedangkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) kini dijabat oleh Andin Hadiyanto, menggantikan Rionald Silaban. Sri Mulyani meminta agar perhatian Andin fokus mengawasi transformasi Politeknik Keuangan Negara STAN yang merupakan institusi penting, tidak hanya untuk lingkungan Kemenkeu, tapi juga bagi seluruh lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Kualitas dari kurikulum serta penyelenggaraan pendidikan di PKN STAN yang merupakan BLU (Badan Layanan Umum) baru harus betul-betul ditingkatkan sesuai dengan tantangan keuangan negara yang semakin beragam. Transformasi ini harus bisa menghasilkan proses pendidikan untuk membentuk lulusan-lulusan PKN STAN yang kompeten, profesional, berintegritas, dan selalu ingin maju ke depan membangun NKRI di bidang keuangan negara," tutup Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
