"Secara global, karena Indonesia akan menjadi host G20 pembahasan global preparedness for pandemic akan menyangkut tata kelola dan financing," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kamis, 11 November 2021.
Dalam pertemuan G20 akhir bulan lalu, Indonesia menyampaikan dukungan bagi pembentukan Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan (the G20 Joint Finance-Health Task Force) sebagai mekanisme kerja sama dalam menangani masalah terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi atau pandemic prevention, preparedness and response (pandemic PPR).
Untuk meningkatkan pandemic PPR, penguatan peran dan kapasitas WHO sangat krusial demi memperkuat sistem kesehatan global yang transparan dan inklusif. Dalam mencapai tujuan ini, diperlukan kepastian ketersediaan sumber daya yang memadai, termasuk melalui peningkatan kapasitas pembiayaan Bank Pembangunan Multilateral serta pengembangan fasilitas pembiayaan baru.
"Sebagai Presidensi G20 2022, Indonesia siap untuk melanjutkan agenda kesehatan ini, karena kami percaya bahwa sistem kesehatan yang lebih kuat merupakan syarat penting bagi ekonomi global untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat," lanjut Sri Mulyani.
Komitmen anggota G20
G20 menyatakan komitmen bersama dalam upaya mengontrol pandemi dengan target vaksinasi 40 persen dari total populasi global di akhir 2021, dan 70 persen di pertengahan tahun depan. Sebagai Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia siap untuk melanjutkan kerja penting ini dalam memfasilitasi upaya global untuk pulih bersama dan pulih lebih kuat.Peran kepemimpinan G20 sangat krusial bagi peningkatan kerja sama global dalam mendorong produksi vaksin dan produk kesehatan esensial, dukungan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menambah distribusi vaksin, serta meningkatkan administrasi dan kapasitas industri lokal seperti transfer pengetahuan dalam penggunaan teknologi dan produksi vaksin bersama.
Indonesia bersama Italia akan memimpin G20 Joint Finance-Health Task Force dalam rangka meningkatkan dialog dan kerja sama global, mempromosikan pertukaran gagasan dari pengalaman dan praktik terbaik, membangun koordinasi antara para menteri keuangan dan menteri kesehatan, mendorong proses yang transparan, membentuk kepengurusan yang efektif dan inklusif, serta mengadopsi One Health approach.
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan terus memperjuangkan dalam level global agar mampu membangun kerja sama dalam kesiapan menghadapi pandemi yang akan datang. Sebab menurut dia, saat ini lembaga internasional masih bekerja secara pragmentis.
"Ini tantangan yang tidak mudah, sebab institusi seperti WHO, World Bank, atau lembaga lain masih bekerja secara pragmentis sehingga menyebabkan respon dunia terhadap pandemi menjadi sangat lambat dan konsekuensi ke kehidupan masyarakat dunia dan ekonomi sangat besar," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
