Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.714,2 triliun atau naik Rp5,5 triliun dari yang diajukan pemerintah yaitu Rp2.708,7 triliun. Kenaikan belanja ini akan digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan Rp1,1 triliun dan anggaran non pendidikan Rp4,4 triliun.
"Tambahan belanja pendidikan akibat kenaikan dari Rp5,5 triliun ini menjadi tambahannya Rp1,1 triliun," kata dia dalam Kerja Panja A RAPBN 2021 di Jakarta, Selasa, 14 September 2021.
Ia menambahkan tambahan belanja non pendidikan sebesar Rp 4,4 triliun ini di antaranya masuk di dalamnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, untuk kesehatan, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan lain-lain.
Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.943,7 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp945 triliun dan belanja non K/L Rp998,8 triliun. Kemudian untuk transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun untuk transfer ke daerah Rp702,4 triliun dan dana desa Rp68 triliun.
Sementara itu, penerimaan perpajakan ditargetkan naik Rp3,1 triliun dari Rp1.506,9 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak mengalami kenaikan Rp2,1 triliun dan penerimaan bea cukai Rp 1 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat Rp2,4 triliun dari Rp333,2 triliun.
Meskipun belanja dan penerimaan negara mengalami kenaikan, namun pemerintah dan Banggar DPR sepakat bahwa defisit anggaran tetap Rp868 triliun atau 4,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara keseimbangan primer ditargetkan sebesar minus Rp462,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
