Illustrasi. Dok : MI/Panca.
Illustrasi. Dok : MI/Panca.

Inaplas Nilai Pemberlakuan Cukai Plastik Berpotensi Merugi

Ekonomi cukai
Nia Deviyana • 09 Juli 2019 19:44
Jakarta: Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai pemberlakukan cukai plastik justru dapat menyebabkan beberapa potensi kerugian. Sebab, dengan demikian jumlah penggunaan plastik akan mengalami penurunan yang kemudian berdampak pada menurunnya pendapatan industri recycle plastik.
 
"Kalau dilihat dari segi pendapatan negara juga tidak sebanding dengan pajak penghasilan (PPh) dari industri recycle. Pendapatan yang bisa diperoleh cuma Rp500 miliar, sementara potensi pemasukan dari PPh bisa di atas itu," ujar Sekjen Inaplas Fajar Budiono saat ditemui di kantor Kemenperin, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juli 2019.
 
Fajar menilai sebelum memberlakukan cukai plastik, pemerintah disarankan memperbarui terlebih dahulu sistem pengolahan sampah. Menurutnya, pemberian insentif terhadap sampah degradable dinilai semakin menambah masalah.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kantong plastik degradable ini kan susah di recycle. Pemulung saja tidak mau mengambil karena bisa merusak plastik-plastik konvensional. Di Thailand dan Eropa plastik jenis in sudah dilarang. Di sini masih diberi insentif," imbuhnya.
 
Fajar meminta apabila pemerintah ingin memberikan insentif di industri plastik, maka harus tepat sasaran.
 
"Menurut saya yang harus dikedepankan adalah insentif untuk pelaku daur ulang plastik, sehingga circular economy bisa digenjot," jelasnya.
 
Di sisi lain, Fajar menilai pemberlakukan cukai plastik berpotensi menghambat investasi. Pasalnya jika permintaan menurun, maka bisa menyebabkan dampak yang kurang baik bagi investor bahan baku plastik.
 
"Artinya akan ada gap antara kebutuhan dan penawaran, sehingga kebijakan seperti cukai plastik ini bisa mengerem investasi bahan baku," urainya.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menuturkan pengenaan tarif cukai plastik pada industri maupun masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mengurangi sampah plastik. Menkeu mengusulkan besaran tarif cukai plastik sebesar Rp30 ribu per kilogram atau Rp200 per lembar. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.
 
"Pengendalian kantong plastik dengan mekanisme cukai kami anggap tepat sesuai dengan instrumen yang didesain negara melalui Undang-Undang cukai," beber dia, belum lama ini.
 
Menurutnya penerapan instrumen fiskal ini juga didukung oleh surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang penerapan kantong plastik berbayar serta peraturan presiden tentang penanganan sampah laut.
 
Sementara target cukai terhadap kantong plastik juga telah ditetapkan pada undang-undang APBN 2017. Dengan kata lain, kantong plastik berbayar dikhususkan bagi kantong plastik yang tidak mudah terurai.
 
"Jadi tergantung jenis kantong plastiknya untuk penerapan cukai," ujar dia.
 
Adapun Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Meksiko, Brasil, Chili, Botswana, Kenya, dan Rwanda telah melarang warganya untuk menggunakan kantong plastik.
 
Negara tetangga seperti Malaysia menerapkan harga Rp63.500 per kilogram, Vietnam Rp24.700 per kilogram, Hong Kong Rp82 ribu per kilogram, Filipina Rp259 ribu per kilogram. Bahkan untuk besaran tarif cukai plastik di Irlandia bisa mencapai Rp322 ribu per kilogram.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif