“Lompatan kedua adalah dengan mengucurkan belanja pemerintah secara ekstrem,” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira dikutip dari Antara, Sabtu, 15 Agustus 2020.
Ia menjelaskan idealnya belanja pemerintah harus menjadi motor pertumbuhan dengan percepatan realisasi dan pengisian DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontraksi konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa di kuartal II-2020 sebesar 22,17 persen dan belanja pegawai 10,64 persen.
Kontraksi belanja barang dan jasa utamanya dipengaruhi oleh penundaan dan pembatalan kegiatan Kementerian dan Lembaga sejak pertengahan Maret 2020.
"Selain itu juga ada perubahan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2020, yaitu kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan II, dan pejabat lainnya yang setara tidak mendapat THR," tambah dia.
Presiden Joko Widodo dalam Pidato Penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung MPR/DPR, menyebutkan belanja negara sebesar Rp2.747,5 triliun untuk 2021 atau naik tipis 0,3 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp2.739,2 triliun. Kepala Negara berharap belanja dapat menjadi motor penggerak ekonomi 2021 yang ditargetkan tumbuh di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen.
“Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat 11 pengangguran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95,” kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
