Belanja perlindungan sosial dari APBD tercatat sebesar Rp5,86 triliun atau hanya 0,5 persen dari total APBD yang mencapai Rp537,93 triliun. Belanja sektor ini mengalami penurunan 27,4 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp8,07 triliun.
"Karena tadi belanja pusatnya naik untuk bansosnya, terutama pada saat menghadapi varian delta, namun belanja di daerah justru tidak mengalami percepatan," kata dia dalam video conference Kamis, 23 September 2021.
Ia mengaku telah menyampaikan hal ini setiap kali rapat koordinasi dengan para kepala daerah. Meskipun dana yang dimiliki daerah tidak sebesar pemerintah pusat, namun hal ini tetap perlu didorong untuk membantu masyarakat terutama selama pandemi.
"Untuk APBD, kita lihat sampai dengan Agustus mungkin saya tidak terlalu banyak, tapi ada daerah yang jumlah realisasi bahkan belanjanya itu mendekati atau setiap kali ditransfer mereka belanjakan. Karena mayoritas mereka (dananya) ditransfer," jelas dia.
Selain itu, belanja kesehatan dari APBD juga mengalami penurunan 1,4 persen dari Rp83,88 triliun pada Agustus tahun lalu menjadi Rp82,71 triliun pada Agustus 2021. Namun penurunan ini disebabkan belanja kesehatan yang banyak dilakukan pemerintah pusat.
"Sekarang kita juga akan melakukan intersep seperti yang kita sampaikan sehingga kecepatan vaksinasi dan penanganan covid melalui PPKM tidak terkendala. Namun kita mendorong insentif nakes bisa dibayarkan secara tepat waktu," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
