"Belanja daerah masih belum sinkron, sebab lebih banyak untuk belanja pegawai daripada menolong kepada masyarakat atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tukas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita edisi Mei 2021, Selasa, 25 Mei 2021.
Sri Mulyani pun menyampaikan permasalahan ini kepada Komisi XI DPR kemarin. Kepada parlemen, ia menyampaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu untuk segera diperbaiki agar penyerapannya berjalan secara maksimal, termasuk dibelanjakan untuk melindungi masyarakat dan membantu pemulihan ekonomi.
Adapun realisasi belanja daerah hingga April 2021 sebesar Rp143,89 triliun atau 12,7 persen dari APBD yang mencapai Rp1.134,16 persen. Dalam hal ini belanja pegawai menjadi yang paling tinggi realisasinya, yakni sebanyak Rp84,63 triliun atau setara dengan 21,7 persen dari target APBD 2021 sebanyak Rp389,36 triliun.
Rata-rata serapan belanja agregat se-provinsi sampai dengan April 2021 sebesar 12,7 persen. Provinsi Gorontalo, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan (Kalsel) mempunyai serapan tertinggi yaitu 16 persen. Sedangkan serapan terendah ada di Papua sebesar 5,8 persen.
Minimnya penyerapan belanja APBD membuat dana daerah yang tersimpan di bank semakin besar. Per akhir April 2021, jumlahnya mencapai Rp194,54 triliun. Dana daerah yang ada di perbankan itu terus naik selama tiga bulan beruntun.
"Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun sumber lainnya, belum digunakan secara optimal," ketusnya.
Dia kembali menuturkan, APBD belum seirama dengan APBN yang bekerja membantu masyarakat. "Jadi APBD belum bekerja secara sinkron dan optimal seiring dan seirama dengan APBN yang melakukan action untuk membantu masyarakat," pungkas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
