"Kita tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung, tidak sinkron antara yang direncanakan beda dengan yang dianggarkan. Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
Jokowi ingin pencapaian program prioritas betul-betul maksimal dan tepat sasaran. Kebijakan money follow program pun, kata dia, harus betul-betul dijalankan.
"Jangan hanya sebatas label, diberi label money follow program tapi dalam praktiknya tetap monney follow function," papar dia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta betul-betul mengawal proses ini. Jokowi tidak ingin pertemuan trilateral masing-masing kementerian dan lembaga hanya untuk memenuhi prosedur administrasi.
Dia menerangkan, alokasi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati secara detail. Jokowi meminta ego sektoral harus dihindari dalam perencanaan dan penganggaran.
"Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral," kata dia.
Bappenas dan Kemenkeu pun diminta menyederhanakan proses yang rumit dan bertele-tele. "Bangun komunikasi antarlintas kementerian dan lembaga, lakukan pengembangan sistem, informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang kita ingin semuanya terintegrasi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
